Page 106 - Sustainability Report 2021 - Indonesia Power

Mengelola Pondasi Keberlanjutan

MERESPON TANTANGAN, MENGELOLA RISIKO DAN MENANGKAP PELUANG BISNIS BERKELANJUTAN
RESPONDING TO CHALLENGES, MANAGING RISKS, AND SEIZING SUSTAINABLE BUSINESS OPPORTUNITIES

Aspek Peluang
Aspect Opportunity
Sosial Menjaga keandalan pembangkit yang ada saat ini dan juga meningkatkan kapasitas listrik yang dimiliki dan
Social dikelola Perusahaan karena konsumen listrik terus bertambah akibat dari peningkatan trend elektrifikasi
Maintaining the reliability of the existing power plants, and increasing the electricity capacity owned and managed
by the Company, because electricity consumers grow as a result of the increase of electrification trend
Teknologi 1. Melakukan inovasi teknologi pembangkitan dengan memanfaatkan teknologi baru, seperti thorium molten
Technology salt reactor, battery electric vehicle, battery energy storage system, wind turbine, solar photo voltaic, smart grid,
hydrogen fuel cell, teknologi carbon captured storage
2. Pemanfaatan perkembangan teknologi digital pada semua aspek bisnis dan produksi energi listrik
3. Peningkatan peran pembangkit eksisting karena meningkatnya kebutuhan pembangkit yang fast respon
seiring meningkatnya pembangkit variable renewable energy
1. Innovating generation technology by utilizing new technologies, such as thorium molten salt reactor, battery
electric vehicle, battery energy storage system, wind turbine, solar photovoltaic, smart grid, hydrogen fuel cell,
carbon captured storage technology
2. Utilization of digital technology developments in all aspects of business and electricity generation
3. Increasing the role of existing generators due to the increasing need for fast-response generators, in line with
the increase in variable renewable energy power plants
Lingkungan Pengembangan pembangkit EBT dan merubah pembangkit energi fosil dengan menggunakan EBT seperti
Environment biomassa, biodiesel, biogas dan lain-lain, seiring dengan dicanangkannya target Net Zero Emission pada tahun
2060
NRE power plant development and conversion of fossil energy plants using NRE, such as biomass, biodiesel, biogas,
etc., in line with the declaration of the Net Zero Emission target by 2060
Legal 1. Penyelenggaraan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai realisasi dari Peraturan
Legal Presiden Nomor 14 Tahun 2017 kepada PT PLN (Persero) dan Anak Perusahaan
2. Berkontribusi dalam pembangkit dengan menggunakan EBT sebagai bagian dari target pemerintah terhadap
porsi bauran energi pembangkit listrik pada tahun 2025 terdiri dari EBT minimum 23%, gas sekitar 22%,
batubara 55% dan BBM sekitar 0,1%, sebagaimana tertuang pada RUKN 2019-2038
3. Adanya rencana Pemerintah untuk menerapkan pajak karbon yang tertuang pada perluasan objek PPN yang
diatur dalam RUU No. 6 Tahun 1983, sehingga menuntut pengelolaan pembangkit yang lebih baik untuk
meningkatkan efisiensi pembangkit
4. Terdapat peraturan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri untuk PLTS, yaitu pada Permen
Perindustrian No. 04/M-IND/PER/2/2017
5. Terdapat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik (Grid Code) yang mengatur substansi penegakan pelaksanaan grid code oleh seluruh pemakai
jaringan dan pelaksanaan investigasi atas ketidakpatuhan yang akan berdampak pada keandalan sistem
6. Terdapat Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2019 tentang
baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal dan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
1. Accelerated development of electricity infrastructure as an implementation of the Presidential Regulation No. 14
of 2017 to PT PLN (Persero) and Subsidiaries
2. Contributing to power plants by using NRE as part of the government's target for the power plant energy mix
by 2025, which consist of a minimum of 23% NRE, 22% gas, 55% coal, and 0.1% fuel, as stated in the 2019-2038
RUKN
3. The Government's plan to implement a carbon tax, as contained in the VAT object expansion, as regulated in
Draft Law no. 6 of 1983, thus requiring better power plant management to increase power generation efficiency
4. There is a government regulation related to the domestic component level for SoPP, as stated in the Minister of
Industry Regulation No. 04/M-IND/PER/2/2017
5. The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 20 of 2020, on the Regulation of the Electric Power
System Network (Grid Code), governs the enforcement of the grid code implementation by all network users, and
the investigations on non-compliance that will affect the reliability of the system
6. The Minister of Environment and Forestry Regulation No. 15 of 2019 on the emission quality standards for
thermal power plants, and Presidential Decree No. 22 of 2021 on the Environmental Protection and Management.

106 Lapooran Keberlanjutan 2021 PT INDONESIA POWER