Page 52 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power

Powering Sustainable
and Prosperous Future

Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

Dengan demikian maka saat ini Dewan Komisaris dibantu oleh 3 Thus, currently the Board of Commissioners is assisted by 3 (three)
(tiga) komite, yakni Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen committees, namely the Audit Committee, the Investment and Risk
Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi yang fungsi dan Management Committee, and the Nomination and Remuneration
tanggung jawabnya sesuai dengan piagam komite masing-masing. Committee whose functions and responsibilities are in accordance
Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja ketiga Komite with their respective Charters. The Board of Commissioners evaluates
berdasarkan realisasi program kerja dan anggaran komite yang disusun the performance of the three Committees based on the realization
setiap tahun ke dalam Laporan Komite termasuk jumlah rapat yang of each Committee's work program and budget which is compiled
dilakukan dengan memuat saran, rekomendasi dan masukan terkait annually into the Committee Reports. They include the number of
dengan pelaksanaan tugas komite masing-masing. meetings held as well as the suggestions, recommendations, and
input related to the implementation of each Committee’s duties.
Pandangan atas Whistle Blowing System
View on the Whistleblowing System

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System/WBS) The Whistleblowing System (WBS) policy regulated in the Joint
yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors
Direksi No.250.K/010/IP/2019 dan Nomor 020.SK/DEKOM-IP/2019 No. 250.K/010/IP/2019 and No. 020.SK/DEKOM-IP/2019 is a
merupakan sarana dan jalur komunikasi bagi pegawai, pelanggan, means and channel of communication for employees, customers,
mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan partners, and other stakeholders to convey indications of violations.
adanya indikasi pelanggaran. Ruang lingkup pengaduan WBS meliputi The scope of WBS complaints includes violations of the code of
pelanggaran terhadap kode etik, penyalahgunaan wewenang, conduct, abuse of authority, actions that can cause financial and
perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-financial losses to PLN Indonesia Power, policy violations or
non finansial terhadap PLN Indonesia Power, pelanggaran kebijakan acts of fraud involving all levels at the Company. All employees
maupun tindakan fraud yang melibatkan segenap jajaran Perusahaan. and other stakeholders are encouraged to be proactive in reporting
Seluruh pegawai dan pemangku kepentingan lainnya dihimbau any indications of fraud or violations of business ethics, Company
proaktif untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan maupun Regulations, Articles of Association, as well as violations that may
pelanggaran terhadap etika bisnis, Peraturan Perusahaan, Anggaran weaken PLN Indonesia Power's Anti-Bribery Management System
Dasar, maupun pelanggaran yang menyebabkan kelemahan pada (ABMS). The WBS management is carried out in stages, depending
SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) PLN Indonesia Power. on the situation of the alleged perpetrator. In accordance with the
Pengelola WBS dilakukan secara berjenjang sesuai dengan terduga WBS Policy, the Board of Commissioners is responsible for the WBS
pelaku pelanggaran yang dilaporkan. Sesuai dengan Kebijakan WBS, implementation in the case where the report involves any members
Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan WBS apabila of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Board of
yang dilaporkan melibatkan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Commissioners' Committees.
Komisaris, maupun anggota komite Dewan Komisaris.

Peran Dewan Komisaris dalam implementasi WBS dilakukan melalui The role of the Board of Commissioners in implementing the WBS
Komite Audit yang melakukan pembahasan atas efektivitas maupun is carried out through the Audit Committee which discusses the
tindak lanjut laporan WBS selama periode waktu tertentu dalam rapat effectiveness and follow-up of the WBS report during a certain
bersama dengan Satuan Internal Audit. Dewan Komisaris memberikan period in joint meetings with the Internal Audit Unit & GCG and
masukan/arahan terkait laporan WBS yang masuk termasuk tindak Corporate Report Division. The Board of Commissioners provides
lanjut yang diperlukan. Kategori pengaduan WBS yang disampaikan directives/inputs on the incoming WBS reports throughout 2022 in
selama tahun 2022 terkait dengan etika, proses pengadaan, lahan dan relation to ethics, procurement process, land, and HSE. There were
K3. Terdapat 15 (lima belas) pengaduan yang masuk melalui jalur WBS 15 (fifteen) tip-offs submitted via WBS channels, all of which have
dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. been completely handled.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Selama tahun 2022 terjadi 2 (dua) kali perubahan komposisi Dewan During 2022, there were 2 (two) changes to the composition of the
Komisaris PLN Indonesia Power. Perubahan tersebut ditetapkan Board of Commissioners of PLN Indonesia Power. These changes
berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 21 September 2022 dan RUPS were determined based on the Circular GMS and the Circular GMS
Sirkuler tanggal 18 November 2022. RUPS Sirkuler tanggal 21 dated November 18, 2022. The Circular GMS dated September
September 2022 mengangkat Sdr. Wiluyo Kusdwiharto sebagai 21, 2022 appointed Mr. Wiluyo Kusdwiharto as the new President

52 Laporan Tahunan 2022 www.plnindonesiapower.co.id
PT PLN Indonesia Power