Page 364 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power
P. 364

Powering Sustainable
          and Prosperous Future


          Tata Kelola Perusahaan (Governansi Korporat)
          Corporate Governance


          Evaluasi Tata Kelola Berdasarkan Standar Otoritas Jasa Keuangan
          Evaluation of Governance Based on the Financial Service Authority Standards

          Perusahaan belum berstatus terbuka, namun Perusahaan memiliki   Although not a public company, PLN Indonesia Power is committed
          komitmen untuk menerapkan GCG berstandar Perusahaan terbuka.   to implement GCG under the standards applicable for public
          Untuk itu pada tahun 2022, PLN Indonesia Power mulai melakukan   companies. Therefore, in 2022, the Company commenced self-
          penilaian secara mandiri (self assessment) Peraturan Jasa Keuangan   assessment in accordance with the Financial Services Authority
          (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman   Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Corporate Governance
          Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa   Guidelines Implementation at Public Companies and Financial
          Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman   Services Authority Circular No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate
          Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang terdiri dari penerapan 5 (lima)   Governance Guidelines for Public  Companies. As the standards,
          aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta 25   the Company must implement 5 (five) aspects and 8 (eight) GCG
          rekomendasi.                                       principles. This assessment resulted in 25  recommendations.

          Dari aspek, prinsip dan rekomendasi yang dipetakan atas penerapan   Out of those recommendations, 19 of which are under “Comply”
          Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka pada PLN Indonesia   status and the other 6 (six) are under “Explain” status as follows:
          Power Tahun Buku 2022, terdapat  19 status “Comply” dan 6 (enam)
          status “Explain” dengan rincian sebagai berikut:


                                                                                                Status
                               Aspek                          Prinsip     Rekomendasi
                               Aspect                        Principle  Recommendations
                                                                                          Comply     Explain
          A.  Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham   2            5            4          1
             Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham
             Relationship of Public Companies and the Shareholders in
             Fulfilling the Rights of the Shareholders
          B.  Fungsi dan Peran Dewan Komisaris                  2              6            5          1
             Function and Roles of the Board of Commissioners
          C.  Fungsi dan Peran Direksi                          2              6            3          3
             Function and Roles of the Board of Directors
          D  Partisipasi Pemangku Kepentingan                   1              6            5          1
             Stakeholder Participation
          E.  Keterbukaan Informasi                             1              2            2          0
             Transparency of Information
          TOTAL                                                 8             25            19         6


          Status “Explain” dari hasil evaluasi penerapan tata kelola   The “Explain” status of the resulted governance implementation
          berdasarkan OJK tahun buku 2022 diantaranya terkait    evaluation based on OJK of fiscal year 2022 among other covers:
          1) Perusahaan memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan   1) The Company needs to have a technical open voting procedure
          suara (voting) secara terbuka yang mengedepankan independensi,   on the basis of independence and shareholders’ interest; 2) The
          dan kepentingan pemegang saham; 2) Dewan Komisaris   Board of Commissioners needs to have a policy on the resignation
          mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan   of its members in case they are involved in financial crimes; 3) The
          Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; dan    Board of Directors needs to have a policy on the resignation of its
          3) Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota   members in case they are involved in financial crimes.
          Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.














       364      Laporan Tahunan 2022                                                          www.plnindonesiapower.co.id
                PT PLN Indonesia Power
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369