Page 363 - Annual Report 2022 - PLN Indonesia Power
P. 363

Tata Kelola Perusahaan
                                           (Governansi Korporat)
                                             Corporate Governance

                                                                                    Tata Kelola Perusahaan (Governansi Korporat)
                                                                                                   Corporate Governance


            Penilaian  penerapan  praktik-praktik  ASEAN  CG  Scorecard  tahun   From the assessment, there were 38 recommendations, among
            2022 menghasilkan 38 rekomendasi diantaranya adalah:  others:
            1.  Jangka waktu pembayaran Dividen Interim dilakukan dalam   1.  The interim dividend shall be paid in 30 days after the
               kurun waktu 30 hari sejak pengumuman adanya keputusan   announcement  of  interim  dividend  payment  resolution,
               Pembayaran Dividen Interim, sedangkan pembayaran Dividen   whereas the final dividend shall be paid 30 days after approved
               Final adalah 30 hari setelah persetujuan RUPST.    in the Annual GMS.
            2.  Pengangkatan atau pengangkatan kembali Direksi dan Dewan   2.  Appointment or reappointment of BOD/BOC shall be
               Komisaris seharusnya dilakukan secara perorangan (dilakukan   performed by voting (one person, one vote).
               pemungutan suara secara orang per orang / individual).
            3.  Risalah keputusan RUPS agar mencantumkan ada/tidak   3.  The  minutes  of the  GMS  resolution  must  specify  whether
               adanya pemungutan atau perhitungan suara maupun catatan   voting is used or whether dissenting opinion is present in the
               ada/tidak adanya perbedaan pendapat dalam pengambilan   decision-making of each agenda in GMS.
               keputusan masing-masing agenda RUPS.
            4.  Pemanggilan RUPS agar dilakukan juga dalam versi bahasa   4.  GMS summons shall be written in Indonesian and English and
               inggris dan dipublikasikan melalui  Website pada saat yang   published simultaneously in the website.
               bersamaan dengan Pemanggilan RUPS versi bahasa Indonesia.
            5.  Sebaiknya menyusun kebijakan atau menambahkan klausul   5.  There is a need to prepare policies or clauses specifying
               yang mengatur tugas dan tanggung jawab Komite yang   duties and responsibilities of the Committee chaired by the
               diketuai oleh Komisaris Independen (misalnya Kebijakan   Independent Commissioner (for example Audit Committee
               Komite Audit) yang diantaranya adalah melakukan review atas   policy), among others reviewing material transactions and
               Transaksi Material dan Benturan Kepentingan.       conflict of interest.
            6.  Seharusnya Perusahaan mengadakan  analyst meeting   6.  An analyst meeting needs to be held to explain Company
               terkait pemaparan kinerja Perusahaan (biasanya dilakukan   performance (normally every quarter).
               triwulanan).
            7.  Seharusnya  Perusahaan  mengunggah  Laporan  Keuangan   7.  The quarterly financial statements need to be uploaded to the
               (kuartalan) di Website Perusahaan.                 Company website.
            8.  Seharusnya Perusahaan mengunggah materi  analyst dan   8.  Analyst material and media briefing need to be uploaded to
               media briefing di Website Perusahaan.              the Company website.
            9.  Seharusnya Perusahaan mengunggah Anggaran Dasar di   9.  Articles of Association need to be uploaded to the Company
               Website Perusahaan (selaras dengan POJK No. 8/POJK.04/2015   website (in accordance with the Financial Services Authority
               tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik - walaupun   Regulation  No.  8/POJK.04/2015  on  the  issuer  or  public
               POJK ini berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Terbuka).  company website - despite the applicability of this regulation
                                                                  for the issuer or public companies).
            10. Sebaiknya Perusahaan menyusun kebijakan mengenai standar   10. The Company needs to prepare a policy on measurable
               yang terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja   standards to align the performance-based remuneration from
               dari Direksi dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka   the Board of Directors and senior executives with the long-
               panjang perusahaan (misalnya bonus yang ditangguhkan).  term interest of the Company (e.g., deferred bonuses).
            11.  Bahwa RUPS diselenggarakan tidak hanya secara fisik (offline)   11.  GMS shall also be held online in addition to in-person meeting,
               namun juga  online dan tata cara pemungutan suara dalam   and the voting procedure in making decisions (regulated
               pengambilan  keputusan (diatur  dalam tata  tertib)  dapat   in the code of conduct) shall be possible to be performed
               dilakukan secara elektronik.                       electronically.
            12. Upayakan Pemanggilan RUPS disertai dengan rincian agenda   12. GMS summons needs to be complemented with the elaborated
               dan penjelasan masing-masing agenda dilakukan 28 hari   details on the agenda, submitted 28 days prior to the GMS
               sebelum RUPS dalam dua bahasa dan diunggah di Website.  date in bilingual and uploaded to the Company website.



















                                                                                             2022 Annual Report
            www.plnindonesiapower.co.id                                                                       363
                                                                                             PT PLN Indonesia Power
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368