Page 6 - Sustainability Report 2021 - Indonesia Power

MENGHADIRKAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN MENUJU KARBON NETRAL
PROVIDING DEVELOPMENT OF NEW RENEWABLE ENERGY TOWARDS CARBON NEUTRALITY

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Based on the data from the Directorate General of New,
dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Renewable Energy, and Energy Conservation (EBTKE) of the
Daya Mineral (ESDM), pada realisasi bauran energi primer Energi Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), the portion
Baru Terbarukan (EBT) nasional tahun 2021 baru mencapai 11,5% of New Renewable Energy (NRE) primary energy mix in 2021 only
masih jauh daripada target yang telah ditetapkan yakni 23% pada achieved 11.5%, which is still far from the predetermined target,
tahun 2025. Pengembangan pembangkit EBT tak terlepas dari i.e., 23% by 2025. The development of NRE power plants cannot
berbagai tantangan, antara lain terkait permasalahan perizinan, be separated from various challenges, including issues related
ketersediaan lahan, feed-in tariff, ketersediaan energi primer, to licensing, land availability, feed-in tariffs, availability of
teknologi, pendanaan dan kesiapan grid. Hal ini menjadi tantangan primary energy, technology, funding, and grid readiness. This is a
bagi seluruh pihak termasuk Indonesia Power untuk semakin challenge for all the parties, including Indonesia Power, to further
meningkatkan upaya pengembangan EBT. Untuk menjawab improve their effort to develop NRE. Indonesia Power carried out
tantangan tersebut, Indonesia Power telah menetapkan langkah a series of strategies to answer these challenges, as follows: [GRI
strategi sebagai berikut: [GRI 102-15, EU8] 102-15, EU8]

Tantangan dan Strategi Pengembangan Energi Baru Terbarukan [POJK51-1]
Challenges and Strategies in Developing New Renewable Energy Plants [POJK51-1]

Permasalahan Tantangan Strategi
Issues Challenges Strategy
Perizinan - Umumnya pembangkit EBT khususnya pembangkit - Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait
Permits yang menggunakan tenaga air atau angin berada untuk pengurusan perizinan seperti Pemerintah
di daerah dataran tinggi yang masih alami dan Daerah setempat, Kementerian Lingkungan Hidup,
merupakan kawasan hutan lindung dan atau PLN dan stakeholder lainnya terkait isu perizinan serta
konservasi sehingga proses Izin Pinjam Pakai menyampaikan permohonan pinjam Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan membutuhkan jangka waktu yang Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Perhutani
cukup panjang - Coordinating with relevant stakeholders for licensing
- Izin lingkungan berdasarkan pada pembahasan such as Local Government, Ministry of Environment,
dokumen ANDAL dan UKL/UPL yang mencakup PLN, and other stakeholders related to licensing issues,
kepada semua aspek lingkungan termasuk kawasan and submitting requests for borrow-to-use forestry
hutan permits to Perhutani
- Generally, NRE plants, especially those that use
hydropower or wind power, are located in highland
areas that are natural and protected forest areas and/
or conservation. Thus, the process of Borrow-to-Use
Forestry Permit requires a long period of time.
- Environmental permit based on discussion of ANDAL
and UKL/UPL documents covers all environmental
aspects including forest areas
Menyelesaikan Proses - Dengan adanya kondisi pembatasan aktivitas dan - Membuat kertas kerja dan timeline schedule target
Perizinan Pembangkit mobilisasi terkait protokol kesehatan Covid-19 penyelesaian pengurusan perizinan pengembangan
Secara Tepat Waktu sehingga menyebabkan keterbatasan efektivitas pembangkit
Completing the Power Plant waktu penyelesaian perizinan - Mengoptimalkan media komunikasi secara online
Licensing Process on Time - Kondisi pandemi juga mengubah pola mekanisme baik melalui, email, telepon, message, maupun media
pengurusan peizinan yang semula dapat komunikasi virtual untuk berkoordinasi dalam rangka
berkoordinasi secara tatap muka langsung saat ini menyelesaikan pengurusan perizinan pengembangan
hanya bisa dilakukan secara virtual (online) pembangkit
- The restrictions on activities and mobilization because - Drafting working papers and timeline schedule targets
of the Covid-19 health protocol cause impairments in for completion of power plant development permits
the effectiveness of the licensing completion time - Optimizing online communication media either via
- The pandemic has also changed the pattern of the email, telephone, message, or virtual communication
licensing management mechanism, which was media, to coordinate to complete the processing of
originally coordinated face-to-face, now it can only be power plant development permits
done virtually (online).
Menyelesaikan Proses - Pemahaman dan implementasi mekanisme - Workshop mengenai Peraturan dan Perundang-undangan
Perizinan sesuai Peraturan pengurusan perizinan yang berbeda-beda terkait Proses Pengurusan Perizinan Pengembangan
dan Perundang-undangan - Understanding and implementation of different Pembangkit
Completing the Licensing licensing management mechanisms differ - Menjalin komunikasi dengan stakeholder/instansi terkait
Process in accordance - Workshop on Regulations and Legislation related to the
with the Regulations and Process of Licensing for Power Generation Development
Legislation - Maintaining communication with stakeholders/relevant
agencies

6 Laporan Keberlanjutan 2021 PT INDONESIA POWER